Tahun ini, BKM Harapan Jaya mendapat amanah menggarap rehabilitasi 9 unit rumah melalui pola swakelola. Program tersebut terbagi dalam dua termin, yakni empat unit pada tahap pertama dan lima unit pada tahap kedua.
Koordinator Pimpinan Kolektif (Koorpimkol) BKM Harapan Jaya, Ahmad Sayuti Astari, mengatakan pihaknya berkomitmen mempertahankan capaian positif yang diraih pada tahun sebelumnya.
“Doakan kinerja kami tetap mampu mengibarkan nama baik Kelurahan Harapan Jaya. Sekurang-kurangnya dalam merehab rutilahu tahun ini bertahan di tiga terbaik se-Kota Bekasi, seperti tahun kemarin,” ujar Sayuti saat sosialisasi Program Rutilahu Kelurahan Harapan Jaya, Rabu.
Menurut Sayuti, pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan mulai Senin, 5 Oktober 2026. Dari sembilan rumah penerima manfaat, sebagian besar mengalami kerusakan pada bagian atap. Bahkan, terdapat tiga rumah dengan kondisi atap yang sudah ambrol.
Anggaran Rp20 Juta per Rumah
Wakil Ketua Forum BuKM Kota Bekasi, Syamsudin, menjelaskan program rehabilitasi rutilahu tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi.
Setiap unit rumah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta. Dengan sembilan rumah yang direhabilitasi, total pagu untuk program tersebut mencapai Rp180 juta.
Dari anggaran Rp20 juta per unit, alokasinya terdiri atas Rp17,5 juta untuk material, Rp2 juta untuk upah tenaga kerja, dan Rp500 ribu untuk pekerjaan persiapan, termasuk pembongkaran serta pembersihan material bongkaran.
Syamsudin mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan tidak berhenti di tengah jalan. Ia menyebut acuan pelaksanaan rehabilitasi adalah delapan hari orang kerja (HOK).
“Umpama belum selesai, ya harus dituntaskan. Jangan ada garapan rutilahu ‘nggantung’, berhenti di tengah jalan,” tegas Syamsudin yang akrab disapa Bang Luken.
Namun, ia juga mengakui bahwa besaran anggaran upah yang disediakan pemerintah belum tentu mencukupi kebutuhan riil biaya tenaga kerja di lapangan.
Menurutnya, alokasi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk subsidi pemerintah sehingga masih membutuhkan dukungan swadaya agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal.
“Di Kota Bekasi sekarang ini, mana ada upah sepasang tukang bangunan plus kernetnya per hari Rp250 ribu. Di sinilah perlu dipahami bahwa budget upah dari pemerintah tersebut hanyalah subsidi,” jelasnya.
Ia berharap BKM Harapan Jaya mampu mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan menggalang dukungan swadaya masyarakat sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
Kinerja BKM Jadi Sorotan Positif
Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Syamsudin menilai kinerja BKM Harapan Jaya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan.
Ia menyebut terjadi perubahan positif dalam tata kelola dan kinerja BKM setelah kepengurusan di bawah tim Sayuti.
“Dulu saya sering membantu atau mendampingi BKM Harapan Jaya berurusan dengan pihak yang berwajib. Sekarang justru BKM Harapan Jaya sering mendapat pujian,” ungkapnya.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Lurah Harapan Jaya, Heru Prasetyo, yang baru beberapa bulan menjabat. Heru menyampaikan penghargaan kepada jajaran BKM sekaligus mengapresiasi lurah sebelumnya, Muhammad Soleh, yang dinilai turut meletakkan fondasi bagi capaian tersebut.
“Saya yakin, prestasi BKM tentu akibat terdukung oleh upaya lurah dalam mengondisikan integritas warga, RT, RW, FKRW dan LPM dalam turut serta menyukseskan maupun mengawasi kinerja BKM,” kata Heru.
Warga Diminta Ikut Mengawasi
Heru menegaskan keberhasilan program rutilahu tidak hanya menjadi tanggung jawab BKM dan pemerintah kelurahan. Pengawasan masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengajak penerima manfaat, pengurus RT dan RW, FKRW, serta LPM untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
“Bersama kami sebagai pihak kelurahan, mari kita dukung, kita bantu, kita pantau BKM sehingga sukses. Bahkan prestasinya meningkat,” pungkas Heru.
Program rehabilitasi sembilan rutilahu di Kelurahan Harapan Jaya tersebut sekaligus menjadi ujian bagi BKM dalam mengelola anggaran publik secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Keberhasilan program bukan hanya diukur dari rumah yang selesai diperbaiki, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat penerima bantuan.(sba)
