![]() |
Presiden Prabowo saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026)
Jakarta l linkbisnis.co.id – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi dini menghadapi potensi bencana pada musim hujan. Pemerintah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan efektif.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rapat membahas kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini dengan mengacu pada informasi dan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait diharapkan bergerak bersama untuk mengurangi risiko bencana dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
BMKG Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai. Hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, terutama di wilayah rawan bencana.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan Timur, dan Papua.
BMKG juga mencatat adanya perbedaan kondisi musim hujan di berbagai daerah. Sebagian wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan, sementara wilayah Jawa perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tingginya curah hujan pada periode November 2026 hingga Februari 2027.
Selain ancaman banjir dan longsor, pemerintah juga diminta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyebaran asap.
Wilayah yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur.
Informasi BMKG tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan sistem peringatan dini dapat menjangkau masyarakat di daerah rawan bencana.
Pemulihan Pascabencana Sumatera Terus Dipercepat
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, melaporkan perkembangan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 107 ruas jalan dan 43 jembatan telah kembali fungsional. Pemulihan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok di wilayah terdampak.
Sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan positif. Kegiatan belajar-mengajar di seluruh 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana telah kembali berjalan atau mencapai 100 persen.
Sementara itu, proses pembersihan material kayu sisa bencana masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Capaian pembersihan tercatat mencapai 99 persen di Sumatera Barat, 90 persen di Sumatera Utara, dan 70 persen di Aceh.
Pemerintah terus mendorong percepatan penanganan sisa material bencana agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan sesuai target.
Koordinasi Jadi Kunci Penanganan Bencana
Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan percepatan pemulihan pascabencana menjadi dua agenda penting yang harus berjalan beriringan.
Antisipasi dini berbasis prakiraan BMKG diharapkan mampu mengurangi risiko bencana di berbagai daerah. Di sisi lain, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera menjadi upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur penanggulangan bencana, pemerintah berupaya memastikan penanganan bencana dilakukan secara terintegrasi, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.(Red)
Sumber,: Sekab RI

